Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen

Abraham Nurcahyo

Abstract


Bentuk penentangan perempuan atas kuasa laki-laki tidak terlepas dari sistem patriarki yang tidak adil. Menempatkan perempuan sebagai bayang-bayang laki-laki. Masyarakat patriarki sejak awal menganggap bahwa laki-laki lebih kuat dibandingkan perempuan baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun bernegara. Budaya patriarki dan nilai-nilai sosial di Indonesia menuntut perempuan untuk tidak berpartisipasi di ranah politik maupun pemerintahan. Sistem dan arah kebijakan pemerintah terhadap isu perempuan kian responsif jender. Namun demikian, posisi perempuan tetap rentan terhadap berbagai bentuk manipulasi politik dan sering dipakai sebagai alat legitimasi. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai warga negara adalah setara. Kuota minimal 30% keterwakilan perempuan diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Kurangnya keseimbangan gender di sektor politik dan pemerintahan dapat  menghambat partisipasi perempuan dalam ranah publik. Dalam perspektif perempuan, politik haruslah mencakup seluruh kehidupan baik di ranah publik maupun privat.

Keywords


Budaya Patriaki; Partisipasi Politik; Keterwakilan Perempuan

Full Text:

PDF

Article Metrics

Abstract has been read : 1187 times
PDF file viewed/downloaded: 0 times


DOI: http://doi.org/10.25273/ajsp.v6i01.878

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya Indexed by: 

    

Copyright Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya ISSN 2087-8907 (printed) , ISSN 2052-2857(online)

Lisensi Creative Commons
Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya by E-JOURNAL UNIVERSITAS PGRI MADIUN is licensed under a  Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

View My Stats