The Enforcement of Emergency Law Number 7 of 1955 Concerning Investigation, Prosecution, and Justice of Economic Crime, in Supporting the Governance Policy of Subsidized Fertilizer
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Andi Hamzah. (2017). Kejahatan di Bidang Ekonomi Economic Crimes. Jakarta: Sinar Grafika.
BUMN. (2023). Awal 2023, Pupuk Indonesia Siapkan Stok Pupuk Subsidi. Dikutip dari laman : https://bumn.go.id/media/news/detail/awal-2023-pupuk-indonesia-siapkan-stok-pupuk-subsidi#:~:text=Pada%20tahun%202023%2C%20Pemerintah%20melalui,NPK%20dengan%20formula%20khusus%20kakao.
Edi Setiadi dan Rena Yulia. (2010). Hukum Pidana Ekonomi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Fadri, I. (2010, Juli). Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia. Jurnal Hukum, 17(3), 436.
Kermite, Dean Praditya, dkk. (2021). Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Lex Privatum. Volume IX. 139-146.
Mardjono Reksodiputro, Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, 1994..
Muhardini, D. T. (2021). Perbaikan Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Arsip Publikasi Ilmiah Biro Administrasi Akademik.
Noor, B. F. L., & Suradi, R. N. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Petani Sebagai Konsumen Pupuk Bersubsidi di Kudus. Diponegoro Law Journal, 5(2)
Pasal 14a KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). (2021, April 19). Yuridis.id. Retrieved March 5, 2023, from https://yuridis.id/pasal-14a-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/
Surat Keputusan Menperindag No.70/MPP/Kep/2/2003 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian
Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
Perpres No. 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perpres No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan
Perpu No. 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan
Peter Mahmud Marzuki (2006), Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Grup.
Putusan Pidana No. 87/Pid.B/2014/PN.Kds
Ramdania, D. (2021). Eksistensi Undang-Undang Drt Nomor 7/1955 Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Ekonomi (Economic Crimes).Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, 20(1)
Sulistyawan, A. Y. (2019, Oktober). Urgensi Harmonisasi Hukum Nasional Terhadap Perkembangan Hukum Global Akibat Globalisasi. Jurnal Hukum Progresif, 7(2), 171.
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
Walandouw, Rony A., dkk. 2020. Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP. Lex Crimen. Volume IX. 249-257.
Widiawaty, T. F. (2017). Tinjauan Yuridis Kriminologis Tindak Pidana Memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di Luar Wilayah Kewenangannya Dihubungkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Doctoral dissertation, FAKULTAS HUKUM UNPAS).
Article Metrics
Abstract has been read : 434 timesPDF file viewed/downloaded: 0 times
DOI: http://doi.org/10.25273/ay.v3i1.16179
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Anita Zulfiani, Alma Tiara Aninditha, Davin Gerald Parsaoran Silalahi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Office:
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas PGRI Madiun
email : activayuris@unipma.ac.id