Pengamanan Barang Milik Daerah dalam Mewujudkan Akuntabilitas di BPKAD Kota Madiun

Anggie Riestanty; Isharijadi Isharijadi; Juli Murwani

doi:10.25273/jap.v8i1.4036

Pengamanan Barang Milik Daerah dalam Mewujudkan Akuntabilitas di BPKAD Kota Madiun

Anggie Riestanty, Isharijadi Isharijadi, Juli Murwani

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjabarkan bagaimana pelaksanaan pengamanan Barang Milik Daerah dalam mewujudkan akuntabilitas di BPKAD Kota Madiun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara kepada pegawai di bidang akuntansi dan aset. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengamanan Barang Milik Daerah di BPKAD Kota Madiun sudah efektif namun belum akuntabel. Keterbaruan dari penelitian ini yang membedakannya dari penelitian sebelumnya yaitu peneliti memasukkan unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menilai akuntabilitas dalam pengamanan Barang Milik Daerah.

Keywords

akuntansi sektor publik

Full Text:

PDF

References

BPKAD Kota Madiun. (2017). Renstra BPKAD Kota Madiun Tahun 2014-2019. Madiun: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun.

Ellwood, S. (1993). Parish Town and Councils. Financial Accountability and Management Local Government Studies, 19, 368-386.

Fuady, M.M. (2017). Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah. Diakses pada 15 Desember 2018, dari http://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2017/02/06/kegiatan-pengamanan-barang-milik-daerah/.

Jalil, A. (2018). 200 Rumah Warga Tempati Lahan Milik Pemkot Madiun. Diakses pada 25 Maret 2019, dari https://m.solopos.com/madiun/read/20180419/911440/200-rumah-warga-tempati-lahan-milik-pemkot-madiunn#&gid=1&pid=1.

Lukito, J. (2017). Identifikasi Masalah aset Berdasar Riset dan Hasil Pemeriksaan BPK. Diakses pada 6 Desember 2018, dari https://www.djkn.kemenkeu.go.id.

Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pradhika, I. (2017). Analisis Efektivitas Pengamanan Aset dalam Mewujudkan Akuntabilitas Publik (Studi Pada Badang Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung. Skripsi. Politeknik Negeri Bandung.

Soekarno, R. (2018). Pemprov Jatim dan 36 Kabupaten/Kota Raih Opini WTP. Diakses pada 4 Desember 2018, dari http://m.beritajatim.com/politik_pemerintahan/340315/pemprov-jatim-dan-36-kabupaten/kota_raih-opini-wtp.html.

Shabrina, N. K. (2014). Efektivitas Pengamanan Aset dalam Mewujudkan Akuntabilitas di Pemerintah Kota Surabaya. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 2, 1-9.

Tukunang, S. C. F. (2016). Manajemen Aset Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro. Jurnal EMBA, 4, 236-253.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.