Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bergulir Pada UPK-G
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Anonim. (2014). Mental Miskin Sulitkan Pengentasan Kemiskinan. Diakses pada 15 Desember 2016, dari m.antarakalsel.com/berita/19239/mental-miskin-sulitkan-pengentasan-kemiskinan.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. (2015). Program Gerbangmas-Taskin Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015: Petunjuk Teknis Operasional.
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Banjarbaru. (2013). Gerbangmastaskin Kota Banjarbaru Tahun 2013.
BPS Provinsi Kalimantan Selatan. (2016). Kondisi Kemiskinan di Kalimantan Selatan Maret 2016 Jumlah Penduduk Miskin 195,70 Ribu Orang. Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 039/07/63/Th.XX tahun 2016.
Hopwood, A.G. (1990). Accounting and Organisation Change. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 3 (1), 7-17.
Ibrahim, R. (2015). Beberapa Tantangan Akuntabilitas, Internal Governance dan “Akuntabilitas ke Bawah” untuk Pengembangan Efektivitas LSM. Jurnal Akuntabilitas Organisasi Masyarakat Sipil Edisi 3, 7-22.
Kilby, P. (2006). Accountability for Empowerment: Dilemmas Facing Non-Governmental Organizations. World Development, 34 (6), 951-963.
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2008). Akuntansi Dana Bergulir. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07.
Mantra, I.B. (2008). Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Nugroho, R. (2014). Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan Edisi kelima. Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo.
Oyesanmi, O. Eboiyehi, F. dan Adereti, A. (2005). Evaluation of the Concepts, Implementation and Impact of Poverty Alleviation Programmes in Nigeria. Paper Presented at International Union for the Scientific Study of Population XXV International Population Conference Tours. France, July 2005, 18-23.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2011.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2012.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016.
Sucipto. (2012). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Penerima Bantuan PNPM-Mandiri Perkotaan Samarinda. Jurnal Eksis, 8 (2), 2326-2332.
Sugiyono. (2015). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Penerbit Alfabeta.
Wira, V. dan Gustati. (2014). Optimalisasi Dana Bergulir dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Miskin (Studi Kasus Dana PNPM Mandiri Perkotaan di Propinsi Sumatera Barat). Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan, 1 (2), 144-150.
Yuliati. (2015). Menyibab Penyebab Keterlambatan Penyelesaian Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Bunul Rejo Kota Malang). Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang.
Article Metrics
Abstract has been read : 1478 timesPDF file viewed/downloaded: 0 times
DOI: http://doi.org/10.25273/jap.v6i2.1537
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Syarifah Alawiyyah, Unti Ludigdo, Aji Dedi Mulawarman
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
ASSETS: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan is supported by
ASSETS: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan is indexed by
ASSETS: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.