PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2011

Yayuk Harumiati; Payamta Payamta

doi:10.25273/jap.v3i2.1244

PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2011

Yayuk Harumiati, Payamta Payamta

Abstract

Penelitian ini membahas bagaimana pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja penyelenggara pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun anggaran 2011. Metode pengukuran kinerja dengan menggunakan pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah (EKPPD), dimana sumber EKPPD berasal dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan populasi semua pemerintah daerah di Indonesia. Teknik pengambilan sampel dengan metode purposive sampling yaitu dengan cara memilih pemerintah kabupaten/kota yang memenuhi kriteria yang ditetapkan penulis. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 243 pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa secara rata-rata kinerja penyelenggara pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia masuk dalam kategori tinggi. Berdasarkan hasil olah statistik SPSS dengan regresi linear dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa tingkat kekayaan daerah (PAD), belanja modal (BM), dan temuan audit (TEMUAN) berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggara pemerintah daerah, tetapi untuk variabel belanja modal (BM) arah tersebut tidak sesuai dengan hipotesis penelitian karena hasilnya adalah negatif. Sementara itu untuk variabel ukuran daerah (ASET) tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggara pemerintah daerah dengan tingkat signifikansi 5%, dan hanya berpengaruh pada tingkat signifikansi 10%. Variabel tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat (DAU) dan status daerah (STATUS) tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggara pemerintah daerah.

Keywords

karakteristik pemerintah daerah; temuan audit; laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD); evaluasi kinerja penyelenggara pemerintah daerah (EKPPD)

Full Text:

PDF

References

Abdullah, S. dan Halim, A. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan pendapatan Asli Daerah Terhadap belanja Pemerintah Daerah, Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2012. http://www,bpk.go.id diakses 10 Agustus 2014.

Badan Pemeriksa Keuangan republik Indonesia. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 2 Tahun 2012. http://www,bpk.go.id diakses 10 Agustus 2014.

Bastian, Indra. 2005. Akuntansi sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.

Blazek dan Macskova. 2010. Regional Impact of Non-Regional Policies, Sectoral Policies, Territorial Impact Assesment, Regional Policy, Public Investment. Cech republic. Journal Regional Studies 44 (06):1-82.

Damanpour, F. 1991. Organizational Innovation: A Meta Analysis of Effects of Determinants and Moderators. Academy of Management Journal, Vol.34:555-590.

Gadfrey, et al. 2004. Rural Taxation in Uganda: Implications for Growth, Income Distribution, Local Government Revenue and Poverty Reduction. Uganda Rural Taxation Studies: Final report 35 (010:1-46)

Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Tingkat Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim, A. Abdullah. 2006. Hubungan dan Masalah keagenan di Pemerintah Daerah. jurnal Akuntansi pemerintahanVol.2 No.2

Keputusan Kementrian Dalam negeri Republik Indonesia N0. 120-251. 2014. Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota berdasarkan LPPD Tahun Anggaran 2012 Tingkat Nasional.

Kusumawardhani, Media. 2012. Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. Accounting Analysis Journal: Universitas Negeri Semarang

Lane, Jan-Erik. 2000. The Public Sector – Concepts, Models and Approaches. London: SAGE Publications.

Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik, Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol.2 No. 1. Hal 1-17. http://www.bpk.go.id

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Jogjakarta: Penerbit Andi.

Riduwan. 2013. Metode dan Teknik Menyusun Tesis. Bandung: Alfabeta

Mustikarini, W. A. dan Fitriasari, D. 2012. Pengaruh Kharakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. SNA 15 Makasar.

Patric, P. A. 2007. The Determinant of Organizational Inovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Goverment. Unpublished Ph.D Dissertation. Pennsylvania State University

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2009 Tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi penyelenggara Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Setiawan, Wahyu. 2012. Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia. Skripsi Sarjana. Universitas Diponegoro Semarang.

Sekaran, Uma. 2006. Research Methods for Business: Metodologi penelitian untuk Bisnis. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat

Setyaningrum, Dyah dan Syafitri, Febriyani. 2012. Analisis Pengaruh Kharakteristik Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol. 9 Nomor 2.

Sheila. 2013. Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap pengelolaan Anggaran Belanja Modal. Accounting Analysis Journal (3): 89-95.

Sumarjo, Hendro. 2010. Pengaruh Kharakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Skripsi sarjana. Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Suhardjianto, Djoko dan Yulianingtyas, Rena Rukmita. 2011. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan wajib dalam Laporan Keuangan. Jurnal Akuntansi dan Auditing. Vol 8. No. 1.

Suhardjianto, el al,.2010. Influence of Parliament Charakteristics: Evidence From Indonesian Municipalities. Jurnal Public Policy. Januari 2010.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab keuangan Negara.