Pemberian Penyuluhan Dan Pendampingan Tentang Pengolahan Dana Desa Guna Menghindari Maladministrasi Dan Korupsi (Di Desa Kertosari Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)
DOI:
https://doi.org/10.25273/bppm.v2i2.19179Keywords:
Maladministrasi, Tindak Pidana Korupsi, DesaAbstract
Downloads
References
A.W.Widjaja. Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa Menurut UU Nomor 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinajuan). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
Andrianto. “Good Govermenment : Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Govermenment.†Palangkaraya: Bayumedia, 2007.
Candra, Resi Apriani Hergita. “MEKANISME PENERAPAN DIMENSI AKUNTABILITAS HUKUMDALAM PENGELOLAAN DANA DESA PADA TAHUN 2021(STUDI DESKRIPTIF DI DESA KETIMANG KECAMATAN WONOAYU -SIDOARJO).†Journal of Education and Research (JEDARR) 2, no. 1 (2023): 17.
Dani Amran Haki. “Hukum Dan Masyarakat Desa : Pasca Berlakunya Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.†NIZHAM 07, no. 01 (2019): 36–56.
Frankiano B. Randang. “Membangun Hukum Nasional Yang Demokratis Dan Cerdas Hukum,.†Jurnal Ilmiah Hukum Servanda, 3, no. 5 (2009): 9–10.
M. Mardiasmo. Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit ANdi, 2009.
Naskah Akademik Undang -Undang Nomor 6 Tahun 20 14 tentang Desa. (n.d.).
Nugroho, Fikri Habibi dan Arif. “PENERAPAN DIMENSI AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM PENCEGAHAN KORUPSI DANA DESA DI KABUPATEN PANDEGLANGImplementation Of Public Accountability Dimensions In Prevention Of Corruption Of Village FundsIn Pandeglang District.†Jurnal Ilmu Administrasi (JIA) 15, no. 2 (2018): 197–211.
Philipus M. Hadjon, et al. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002.
Resi Apriani Hergita Candr. “MEKANISME PENERAPAN DIMENSI AKUNTABILITAS HUKUMDALAM PENGELOLAAN DANA DESA PADA TAHUN 2021(STUDI DESKRIPTIF DI DESA KETIMANG KECAMATAN WONOAYU -SIDOARJO.†Journal of Education and Research (JEDARR) 2, no. 1 (2023): 17–33.
Sadu Wasistiono. Telaah Kritis Terhadap Rancangan Undang - Undang Desaâ€, Jurnal Ilmu Pemerintahan, M. Jakarta: MIPI, EDISI 38, 2012.