WARGA NEGARA DAN MASALAH KONTEMPORER DALAM PARADIGMA PEMBANGUNAN

Abstract

Ditengah hingar-bingar globasliasi dan modernisasi dunia yang memperlihatkan kemajuan disegala bidang, tanpa disadari kita tidak melihat sisi gelap modernisasi dan globlaisasi yakni kemiskinan, yang terjadi negara-negara kulit berwarna seperti di Asia dan Afrika. Bagi bangsa berkembang yang baru saja terlepas dari penjajahan kolonial, bebas dari belenggu kemiskinan adalah suatu hal yang sulit dilakukan. Dampak dari penjajahan seperti kebodohan, eksploitasi sumberdaya alam, ketidakberdayaan rakyat, kesehatan masyarakat yang rendah serta kemiskinan itu sendiri merupakan suatu hambatan dalam membangun suatu negara. Di negara-negara berkembang banyak terjadi semacam eksploitasi yang tidak tampak, tapi cukup tajam yakni eksploitasi manusia atas manusia tanpa terkecuali di Indonesia. Bung Karno menyebutnya sebagai ‘exploitation de l‘homme par l‘homme’ dan ‘exploitation de nation par nation’.

Paradigma pertumbuhan (growth paradigm) hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat karena paradigma ini dalam penerapan belum dapat meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh atau yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Kegagalan dalam paradigma ini memicu munculnya paradigma baru yakni paradigma pemetaan (generalization paradigm). Pemerataan pembangunan ini cenderung menggunakan pendekatan kebijakan top-down. Hingga melahirkan paradigma baru yakni pembangunan yang berpusat pada sumberdaya manusia (people centered development paradigm). Paradigma ini juga dikenal sebagai paradigma pembangunan partisipatif (partisipative approach) atau juga disebut buttom-up planing. Pendekatan pembangunan ini menekankan pentingnya, inisiatif, kreatifitas, dan inovasi yang beripijak pada keinginan masyarakat. Dengan mendengar aspirasi dari warga negara untuk disampaikan kepada pemerintah membuat terjalin sinergitas diantara keduanya sehingga persoalan kemiskinan dapat diselesaikan secara bersama-sama.