Perkembangan Penelitian Akuntansi Sektor Publik di Indonesia

Harumi Puspa Rizky; Doddy Setiawan

doi:10.25273/jap.v8i2.4647

Perkembangan Penelitian Akuntansi Sektor Publik di Indonesia

Harumi Puspa Rizky, Doddy Setiawan

Abstract

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait perkembangan penelitian akuntansi sektor publik di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah charting the field. Sampel yang diambil berasal dari 22 jurnal terakreditasi di Indonesia dan diperoleh 137 artikel selama tahun 2010-2018. Penelitian ini mengklasifikasikan artikel berdasarkan topik dan metode penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa topik yang paling banyak digunakan dalam penelitian akuntansi sektor publik adalah topik mengenai akuntansi keuangan dan untuk model yang sering digunakan adalah metode kuantitatif dan juga metode survei serta archival. Topik akuntansi keuangan pada sektor publik menjadi topik terbanyak yang diteliti dikarenakan akuntansi pada sektor publik masih menjadi perhatian khusus dan masih banyak pemerintah daerah yang terkendala pelaporan keuangan. Sementara itu dari topik penelitian yang paling sedikit dilakukan dari tujuh kategori adalah topik mengenai perpajakan dan sistem akuntansi.

ABSTRACT

This study aims to provide an overview of the development of public sector accounting research in Indonesia. The method used in this research is charting the field. Samples taken came from 22 accredited journals of Indonesia and 137 articles written during 2010-2018. This study classifies articles based on research topics and methods. The results of this study indicate that the topic most widely used in public sector accounting research is the topic of financial accounting and for models that are often used are quantitative methods as well as survey and archival methods. The topic of financial accounting in the public sector is the most researched topic because accounting in the public sector is still a particular concern and many local governments are constrained by financial reporting. Meanwhile, from the research topics, at least seven of the categories were taxation and accounting systems.

Keywords

Akuntansi sektor publik; charting the field; penelitian akuntansi; Public sector accounting; charting the field; accounting research

Full Text:

PDF

References

Abdullah, S., & Muthia, N. (2017). Determinan Saldo Kas Akhir Tahun pada Pemerintah Daerah di Aceh. Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia, 21(2).

Afdalia, N., Pontoh, G. T., & Kartini. (2014). Theory of Planned Behavior dan Readiness for Change dalam Memprediksi Niat Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia, 18(2110–122).

Ahyaruddin, M., & Akbar, R. (2017). Akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah : Semu atau nyata ? Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia, 21(2).

Alhajjriana, G. I., Nor, W., & Wijaya, R. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Internet Financial Reporting Pemerintah daerah dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 17(2), 100–109.

Amalia, W. R., Nor, W., & Nordiansyah, M. (2015). Flypaper Effect pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di provinsi Kalimantan Selatan (2009-2013). Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 15(1), 1–12.

Ambaarwati, A., & Payamta. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Investasi Pemerintah dan Angkatan Kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Di Jawa. Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan, 4(1), 37–52.

Andhayani, A. (2017). Dilema akrualisasi akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 8(48), 291–307.

Andika, R., Rahman, T., Irianto, G., & Rosidi. (2012). Evaluation of E-Budgeting Implementation in Provincial Government of DKI Jakarta Using CIPP Model Approach. Jurnal Akuntansi Dan Investasi, (3), 94–114. https://doi.org/10.18196/jai.2001110

Anggraini, I., & Setiawan, A. R. (2011). Pengaruh Komitmen Organisasi dan Gaya Kepemimpinan terhadap Hubungan Partisipasi Anggaran dan Kinerja Aparat Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 2(2), 186–368.

Anggraini, Z. T., & Nuraina, E. (2014). Nerapan Balanced Scorecard sebagai Alat Ukur Kinerja pada Rumah Sakit Umum daerah Dr. Harjono Ponorogo. Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan, 3(2), 75–85.

Arifin, J. F., & Pratolo, S. (2012). Pengaruh kualitas sistem informasi keuangan daerah terhadap kepuasan aparatur pemerintah daerah menggunakan model delone dan mclean. Jurnal Akuntansi Dan Investasi, 13(1), 28–34.

Arifin, J., Tower, G., & Porter, S. (2010). Fiskal Policy Disclosure in Indonesian Local Governments. Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia, (2005), 13–30.

Aryawati, N. P. A., & Sudana, I. P. (2018). Kinerja Keuangan Memediasi Dana Perimbangan, Alokasi Belanja Daerah pada Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, 13(1), 28–41.

Aziz, A., Setiawan, H., & Damayanty, S. A. (2013). Analisis Potensi Penerimaan PPh dan PPn pada Pelaksanaan Program KUR. Kajian Ekonomi Dan Keuangan, 17(2), 159–178.

Azwar. (2016). Peran Alokatif Pemerintah melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Indonesia. Kajian Ekonomi Dan Keuangan, 20(2).

Badruzaman, J., & Chairunnisa, I. (2011). Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap Penerapan Good Governance. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, (1), 1–22.

Bawono, I. R., & Halim, A. (2015). Information and nowledge of Public Sector Decision Makers: Experimental Research in the Context of a Local Government Hospital in Indonesia. Journal of Indonesian Economy and Business, 30(2), 113–119.

Biswan, A. T., & Wardani, F. (2017). Implementasi Just in Time Layanan Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 8(2), 353–369.

Budiartha, K. (2010). Menelusuri Opini Auditor Independen atas LKPD Pemerintah Provinsi Bali Ketut Budiartha. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis.

Butar, S. G. A. B., & Perdana, H. D. (2017). Penerapan Skeptisme Profesional Auditor Internal Pemerintah dalam Mendeteksi Kecurangan. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 20(1), 169–188.

Darmayasa, I. N. (2017). Yadnya Sebagai pemaknaan lain atas nilai wajar harta amnesti pajak. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 8(1), 166–182.

Dewi, A. C., Fitriana, A., & Setiawan, D. (2018). Perkembangan penelitian di bidang pengungkapan di Indonesia : Telaah konseptual Pendahuluan Metode, 22(1), 1–19. https://doi.org/10.20885/jsb.vol22.iss1.art1

Diptyana, P., & Rokhmania, N. (2018). Exploring Government Internet Financial Reporting In Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 21(1), 115–137.

Djamhuri, A., & Rosidi. (2017). Kapabilitas Dinamis , Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan SKPD ( Studi pada Pemerintah Kabupaten Kediri ). Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 19(2), 82–101. https://doi.org/10.9744/jak.19.2.82-101

Erawati, T., & Kurniawan, D. (2018). Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual : Kajian dari Aspek Keperilakuan. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 21(2), 313–331.

Ferdiansyah, R. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Pemeriksaan Audit Pemerintah (Studi Empiris pada BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta). Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 16(2), 109–121.

Firdaus, D., Sayogo, D. S., & Latifah, S. W. (2010). Evaluasi Penerapan Pp No 71 / 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual : Studi Kasus di Pemda Nganjuk. Jurnal Akuntansi Dan Investasi, (71).

Firhana, M. L. W., & Santoso, B. (2012). Anteseden dan Impak Komitmen Organisasional pada Organisasi Publik. Jurnal Siasat Bisnis, 16(1), 71–86.

Fitri, F. A., & Indriani, M. (2011). Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah Otonomi Khusus Ditinjau dari aspek Keperilakuan. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 2(1), 1–185.

Fitri, S. M., Ludigdo, U., & Djamhuri, A. (2013). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Komitmen, Organisasi, Kualitas Sumber Daya, Reward, dan Punishment terhadap Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Empirik pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat). Jurnal Dinamika Akuntansi, 5(2), 157–171.

Gamar, N., & Djamhuri, A. (2015). Auditor Internal sebagai “Dokter” Fraud di Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 6(1), 107–122. https://doi.org/10.18202/jamal.2015.04.6009

Gunawan, M. H., & Nurulita, S. (2017). Government Regulation 46/2013 as Income Tax Income Facility. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, (1), 600–611.

Hadi, I., & Handajani, L. (2017). Determinan Kualitas Hasil Pemeriksaan Auditor Internal Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Dan Investasi, 18(2), 183–197. https://doi.org/10.18196/jai.180282

Harumiati, Y., & Payamta. (2014). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuann Audit BPK terhadpa Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2011. Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan, 3(2), 75–87.

Hasiara, L. O. (2012). Sikap dan Perilaku Pejabat, Unit SKPD dalam Pengelolaan APBD dan Aset Daerah. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 3(1).

Hasniasari, R., & Sholihin, M. (2014). Analisis Hubungan Penganggaran Partisipatif dan Kinerja : Pengujian Efek Mediasi Keadilan Persepsian dan Komitmen pada Lembaga Hukum Sektor Publik di Indonesia. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 16(1), 22–32. https://doi.org/10.9744/jak.16.1.22-32

Hasthoro, H. A., & Sunardi. (2016). Tata Kelola Publik dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 19(1), 53–67.

Herawati, N., & Bandi. (2017). Perpajakan dalam Akuntansi: Suatu Studi Bibliografi. Simposium Nasional Akuntansi XX, (37).

Herwiyanti, E., Sukirman, & Aziz, F. S. (2017). Analisis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 19(1), 13–22. https://doi.org/10.9744/jak.19.1.13-22

Hesford, J. W., Lee, S.-H. (Sam), Stede, W. A. Van Der, & Young, M. (2007). Handbook of Management Accounting Research Volume 1.

Hidayati, Y. I., & Djuminah. (2013). Attitudes, Subjective Norm, Pengaruh Sosial terhadap Niat Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SKPD) Kota Madiun. Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan, 71–85.

Ismail, M., Maret, U. S., Widagdo, A. K., Maret, U. S., Widodo, A., & Maret, U. S. (2016). Sistem akuntansi pengelolaan dana desa. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 19(2), 322–340.

Istiyanto, S. (2016). Kerugian Daerah, Kesejahteraan Masyarakat dan Opini Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 16(2), 135–148.

Juliana, P., & Widhianningrum, P. (2017). Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Garon Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan. Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan, 6(2), 169–183.

Julianry, A., Syarief, R., & Affandi, M. J. (2017). Pengaruh Pelatihan dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan serta Kinerja Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen, 3(2), 226–245. https://doi.org/10.17358/JABM.3.2.226

Junaidi. (2010). Asimetri pada Flypaper Effect : Bukti Empiris Pemanfaatan Dana Alokasi Umum pada Pemerintah Daerah di Indonesia. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 45–55.

Kamaludin, & Usman, B. (2018). Policy Regime and Policy Change : Comparing the Phenomenon of Local Government Before and After Regional Autonomy. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 21(1), 1–22.

Kirana, M., & Saleh, S. (2011). Public Sector Efficiency In Indonesia (Fiscal Decentralization Era, 2001 – 2008). Journal of Indonesian Economy and Business, 26(1), 103–128.

Kurniati, E., Asmony, T., & Santoso, D. (2017). Kemelut penatausahaan aset tetap (dulu hingga kini). Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 8(62), 540–558.

Kurrohman, T. (2013). Evaluasi penganggaran berbasis kinerja melalui kinerja keuangan yang berbasis. Jurnal Dinamika Akuntansi, 5(1), 1–11.

Malik, A. S. (2014). Analisis Konvergensi antar provinsi di Indonesia Setelah Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2001-2012. Journal Economic and Policy, 7(1), 92–101. https://doi.org/10.15294/jejak.v7i1.3846

Matalia. (2012). Pengaruh Kepemimpinan dan Hubungan Kerja terhadap Pengembangan Karir dan Kepuasan Kerja Pegawai di Kantor Sekretariat Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis, Dan Kewirausahaan, 6(2), 185–194.

Mudhofar, K., & Tahar, A. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia : Efek Moderasi dari Kinerja. Jurnal Akuntansi Dan Investasi, 17(2), 176–185. https://doi.org/10.18196/jai.2016.0053.176-185

Muhtar, Putro, D. A., & Sutaryo. (2017). Penentu transparansi pemerintah daerah : sebuah studi pada pemerintah daerah di Indonesia. Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia, 21(2).

Nikijuluw, R. (2012). Analisis Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat terhadap Upaya Pemungutan Pajak Kabupaten / Kota di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia, 12(2), 168–191.

Nor, W. (2012). Penerapan Balanced Scorecard pada Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, 7(2), 280–292.

Novriansa, A., & Sugiyanto, B. R. L. (2016). Role Conflict and Role Ambiguity on Local Government Internal Auditors: The Determinant and Impacts. Journal of Indonesian Economy and Business, 31(1), 63–80.

Nugraheni, A. C., & Murtini, H. (2015). Determinan Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara. Jurnal Dinamika Akuntansi, 7(2), 129–137.

Nugroho, T. R., & Prasetyo, N. E. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan, 7(1), 27–34.

Nuraeni, U. (2017). Gambaran Kinerja dan Keterikatan Kerja pada Pegawai Pengelola Barang/Jasa Pemerintah. Jurnal Akuntansi, 1(2), 473–480.

Nurhidayati, L. L., & Yaya, R. (2013). Alokasi Belanja Modal untuk Pelayanan Publik: Praktik di Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia, 17(2), 102–114.

Octariani, D., Akram, & Animah. (2017). Anggaran Berbasis Kinerja, Sumber Daya Manusia dan Kualitas Anggaran SKPD (Suatu Pengujian Struktural). Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 2(1), 27–41.

Oktafien, S. (2018). Peran Persepsi Lingkungan Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai (Studi pada PNSD Se-SKPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota BDG). Jurnal Akuntansi, 2(1), 440–452.

Pahlevi, A. R., & Setiawan, D. (2017). Apakah Karakteristik Kepala Daerah berdampak terhadap Kinerja Pemerintahan? Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 8(36), 571–582.

Pandansari, T. (2016). Tingkat Ketergantungan, Kompleksitas Pemerintah, dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 19(3), 463–485.

Parananda, B. H. (2016). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Tingkat Pendidikan, dan Lama Masa Kerja terhadap Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) pada Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Pacitan. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 16(1), 47–59.

Prabowo, E. D. (2016). Pengaruh Faktor Politik dan Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Alokasi Belanja Hibah pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Indonesia TA 2015. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 16(2), 97–107.

Pramuka, B. A. (2010). Flypaper Effect pada Pengeluaran Pemerintah Daerah di Jawa. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 11(1), 1–12.

Prastiwi, D., & Satyawan, M. D. (2014). Identifikasi Permasalahan Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Wilayah Kabupaten Madiun. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, 9(2), 73–83.

Pratomo, D. (2016). Pengaruh Kompetensi, Kompleksitas Tugas, dan Tekanan Anggaran Waktu terhadap Kualitas Audit Internal Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 16(2), 122–133.

Purbasari, H., & Bawono, A. D. B. (2017). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Sistem Pengendalian Internal dan Kinerja Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan. Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, (8), 102–108.

Purwanti, L. (2018). Apakah Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Membawa Berkah? Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 9(1), 173–191.

Purwanto, A. (2016). Pengaruh Kondisi Keuangan dan Politik terhadap Perubahan Anggaran pada Pemerintah Daerah di Indonesia. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 16(2), 87–96.

Putri, N. E., & Fanani, Z. (2018). Strategy mempertahankan Harta anak Bangsa Pasca Tax Amnesty. Media Riset Akuntansi Auditing Dan Informasi, 18(1), 101–114.

Rahayu, F. I. S. (2018). Determinan Kualitas Opini Audit Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 9(2), 267–279.

Rahman, A. (2011). Evaluasi Kesuksesan E-Government: Studi di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Tulungagung. Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia, 15(2), 190–203.

Rahmanti, V. N., & Prastiwi, A. (2011). Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Beropini Disclaimer. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 2(2), 186–368.

Randa, F., & Daromes, F. E. (2014). Transformasi Nilai Budaya Lokal dalam Membangun Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 5(3), 345–510.

Ratmono, D., & Pradopowati, A. (2016). Determinan Fraud Belanja Bantuan Sosial. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 7(3), 328–340.

Ratmono, D., & Rochmawati, A. (2018). Determinan Optimalisasi Penggunaan Aset Tetap Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, (2015).

Ratmono, D., & Suryani, R. (2016). Anteseden dan konsekuensi keberhasilan implementasi performance-based budgeting pada pemerintah daerah. Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia, 20(1).

Ratnafuri, K., & Herawati, N. (2012). Malpraktek Pemotongan dan Pemungutan Pajak oleh Bendaharawan Pemerintah. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 3(3), 334–501.

Rimawati, Y. (2012). Keberhasilan Implementasi Elektronic Government Berdasarkan Persepsi Pengguna. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 3(2), 161–331.

Riyardi, A., & Widojono. (2011). Analisis Efisiensi, Efektivitas dan responsibilitas Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Sragen. Journal Economic and Policy, 4(September), 91–101.

Saraswati, M. T., Budiwibowo, S., & Sulistyowati, N. W. (2017). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap dalam Penyusunan Neraca Pada Pemerintahan Kabupaten Madiun. Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan, 6(2), 152–167.

Sarkoro, H., & Zulfikar. (2016). Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Tahun 2012-2014). Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 1(2010), 54–63.

Satriayaja, J., Handajani, L., & Putra, I. N. N. A. putra. (2017). Turbulensi dan legalisasi kleptokrasi dalam pengelolaan keuangan desa. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 244–261.

Satrio, M. D., Yuhertiana, I., & Hamzah, A. (2016). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Kabupaten Jombang. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 18(1), 59–69. https://doi.org/10.9744/jak.18.1.59-70

Setiawan, D., & Setyorini, E. (2018). Kajian Ekonomi & Keuangan Dampak Pemilihan Kepala Daerah terhadap Alokasi Belanja. Kajian Ekonomi Dan Keuangan, 2(2).

Setiawaty, A. (2013). Audit quality of government auditor. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 4(89), 330–507.

Setiono, B., & Hapsoro, D. (2016). Financial Report and Public Accountability Culture in Indonesia. Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia, 20(1).

Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 9(2), 154–170.

Shandi, E. D., Hasthoro, H. A., & Putri, W. H. (2016). Kinerja Manajerial Pemerintah daLAM Perspektif Islam ( Studi pada Pemerintah Kota Yogyakarta ). Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam, 9(1), 139–158.

Shariha, J. (2014). The Role of Audit Bureau In Eradicating Financial Corruption in Libya. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 5(1), 1–169.

Siddi, P. (2016). Peran Karakteristik Keuangan dan Opini dalam Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 7(3), 425–442.

Sitepu, B. (2017). Analisis Anggaran Pemerintah ( APBN dan APBN-P ) dalam Perspektif Demokrasi Multipartai dan Koalisi. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia, 17(1), 28–43.

Soepriyanto, G., & Aristiani, R. (2011). Evaluasi Pengungkapan Laporan Keuangan Daerah di Situs Internet: Studi pada Pemerintah Daerah Indonesia, 2(1), 192–201.

Sofyani, H., & Akbar, R. (2013). Hubungan Faktor Internal Institusi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 10(2), 184–205.

Sofyani, H., & Akbar, R. (2015). Hubungan Karakteristik Pegawai Pemerintah Daerah dan Iplementasi Sistem Pengukuran Kinerja: Perspektif Ismorfisma Institusional. Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia, 19(2), 153–173.

Sofyani, H., & Prayudi, M. A. (2018). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja di Pemerintah Daerah dengan Akuntabilitas Kinerja “A.” Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, 13(1), 54–64.

Soleman, R. (2013). Pengaruh Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance terhadap Cegahan Fraud. Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia, 17(1), 57–74.

Solikin, A. (2016). Analisis Flypaper Effect pada Pengujian Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Pemerintah Daerah di Indonesia (Studi Tahun 2012-2014). Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 16(1), 11–25.

Subadriyah. (2017). Flypaper Effect: Sebelum dan Sesudah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Akrual. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 8(3), 427–611.

Subowo, & Wati, E. R. (2010). Hubungan antara PAD dan Dana Perimbangan dengan Belanja Modal Pemda Kudus. Jurnal Dinamika Akuntansi, 2(2), 73–82.

Sumando, E., Hamiyani, F. D., & Purba, I. D. (2018). Pengembangan Metode Cash Forecasting Pemerintah: Studi Kasus Saldo Kas Pemerintah 2009-2011. Kajian Ekonomi Dan Keuangan.

Surastiani, D. P., & Handayani, B. D. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Dinamika Akuntansi, 7(2), 139–149.

Surepno. (2015). Kunci Sukses dan peran Strategis Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual. Jurnal Dinamika Akuntansi, 7(2), 119–128.

Suryarini, T., & Anwar, S. (2010). Danpak Kebijakan Sunset Policy terhadap Kemauan Membayar Pajak pada KPP Semarang Barat. Jurnal Dinamika Akuntansi, 2(2), 135–146.

Suryono, E., & Chariri, A. (2016). Sikap, Norma Subjektif, dan Intensi Pegawai negeri Sipil untuk Mengadukan Pelanggaran (Whistle-blowing). Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 13(1), 102–116.

Sutaryo, & Sinaga, D. (2018). Government Internal Control System Maturity : The Role of Internal Guidance and External Control of Local Government in Indonesia. Jurnal Akuntansi Dan Investasi, 19(1), 24–35. https://doi.org/10.18196/jai.190189

Taufik, M. G., & Bandi. (2015). Karakteristik Pemerintah Daerah Karakteristik Kepala Daerah, Karakteristik Inspektorat Daerah dan ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Indonesia. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 15(1), 65–73.

Terminanto, A. A., & Rama, A. (2017). Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi : Studi Kasus Data Panel Provinsi di Indonesia. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam, 10(1).

Tresnawati, E. F., & Setiawan, A. R. (2013). Ada apa dengan sap (aads) 1 akrual 2 ? Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 4(2), 165–329.

Trisaptya, Y., Perdana, H. D., & Sulardi. (2016). Evaluasi Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 16(1), 75–86.

Ulum, A. S. (2011). Peran Pengukuran Kinerja dalam Mendukung Good Governance dalam Perspektif Agency Theory. Jurnal Dinamika Akuntansi, 3(1), 60–66.

Usman, Sunandar, & Farida, I. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Akuntansi Akrual pada Entitas Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Dan Investasi, 15(2).

Verawaty, Jaya, A. K., & Megawati. (2016). Determinan Timeliness Penetapan APBD Pemerintah. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 7(3), 504–514.

Wahyuni, S. (2013). Konsentrasi Partai Politik dan Opini Laporan Keuangan daerah: kegagalan Resep ata Substansi? Jurnal Siasat Bisnis, 17(1), 107–116.

Wibisono, A., Faisal, F., & Fuad, F. (2018). Determinan Intensi Pelaporan Pelanggaran : Studi Empiris Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 21(2), 203–218.

Widagdo, A. K., & Munir, M. B. (2017). Profil Kepala Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 20(2), 303–330.

Wijaya, A. H. C., & Akbar, R. (2013). The Influence of Information, Organizational Objectives and Targets, and External Pressure Towards the Adoption of Performance Measurement System in Public Sector. Journal of Indonesian Economy and Business, 28(1), 62–83.

Wijayanti, P., & Hanafi, R. (2018). Pencegahan Fraud pada Pemerintahan Desa. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 9(2), 331–345.

Winoto, A. H., & Falikhatun. (2015). Indikasi Penyalahgunaan Discretionary Fund dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menjelang Pemilukada 2015. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 12(1), 75–91.

Yanida, M., Sudarma, M., & Rahman, A. F. (2013). Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja aparatur Pemerintah. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 4(3), 330–507.

Yuhertiana, I., Pranoto, S., & Priono, H. (2012). Perilaku Disfungsional pada Siklus Penganggaran Pemerintah: Tahap Perencanaan Anggaran. Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia, (Bissessar 2010).

Yuliani, N. L., & Susanto, B. (2018). Partisipasi Anggaran dan Kinerja Managerial di Pemerintah Daerah : Anteseden dan Pemediasi. Jurnal Akuntansi Dan Investasi, 19(1), 92–105. https://doi.org/10.18196/jai.190194

Yustrianthe, R. H. (2012). Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Audit Judgment Auditor Pemerintah. Jurnal Dinamika Akuntansi, 4(2), 72–82.

Zamzami, F., & Faiz, I. A. (2015). Evaluasi Implementasi Sistem Pengendalian Internal: Studi Kasus pada Sebuah Perguruan Tinggi Negeri. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 6(1), 1–174. https://doi.org/10.18202/jamal.2015.04.6003

Zulaikha, & Hadiprajitno, P. th B. (2016). Faktor-faktor yang memengaruhi Procurement Fraud: Sebuah Kajian dari Perspektif Persepsian Auditor Eksternal. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 13(2), 194–220.